CHALLENGES IN DOCUMENTING AND FORMALIZING CUSTOMARY COURT SYSTEM IN ACEH, INDONESIA

Abstract

In the customary justice system in Aceh, Indonesia, the study aims to resolve minor disputes within the community through consensus. Essentially, the resolution of customary disputes is informally conducted without formalization and documentation. However, as the legal landscape and society evolve, government regulations now require the formalization of dispute resolution through customary courts similar to state courts. This article discusses the challenges of formalization and documentation in the customary courts in Aceh, Indonesia. The article identifies three primary challenges to formalization and documentation in customary justice: first, the belief among some customary leaders that the case resolution process does not require formality and documentation due to infrequent complaints from the parties involved. Second, there is a lack of training among customary leaders in the formal legal process. Third, there is insufficient awareness and promotion of the formalization of customary justice. The article argues that formalizing customary justice is not merely a matter of regulatory compliance but requires socialization and training for customary leaders to implement formalization and documentation effectively

Abstrak: Sistem peradilan adat di Aceh, Indonesia bertujuan menyelesaikan kasus-kasus perselisihan kecil yang terjadi dalam masyarakat dengan jalan musyawarah. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa adat dijalankan secara informal tanpa memerlukan formalisasi dan pendokumentasian. Bagaimanapun, seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, pemerintah melalui regulasi mensyaratkan adanya formalisasi penyelesaian kasus melalui peradilan adat seperti pengadilan negara. Artikel bertujuan mengulas tantangan formalisasi dan pendokumentasian pada peradilan adat di Provinsi Aceh, Indonesia. Artikel menemukan tiga tantangan utama formalisasi dan pendokumentasian peradilan adat yaitu, pertama, anggapan sebagian perangkat adat bahwa proses penyelesaian kasus tidak perlu formal dan pendokumentasian karena jarang mendapatkan komplain dari para pihak. Kedua, perangkat adat tidak terlatih dalam proses pelaksanaan hukum formal. Ketiga, kurangnya sosialisasi terhadap implementasi formalisasi peradilan adat. Artikel berpendapat, formalisasi peradilan adat tidak cukup sekedar tertulis dalam regulasi, namun diperlukan sosialisasi dan pelatihan kepada pemimpin adat dalam melaksanakan formalisasi pendokumentasian tersebut.

Kata Kunci: Formalisasi, Pendokumentasian, Peradilan Adat, Aceh-Indonesia