ANTI-CORRUPTION SURVIVOR, ACADEMIC FREEDOM, AND THE CHALLENGES
Abstract
The loss of the state due to corruption practices is genuinely harmful to the State. At the same time, control over corrupt practices has been carried out by the KPK, as well as other civil society such as anti-corruption academics, anti-corruption NGOs activists. So, that the community affected by corrupt practices fighting for their rights are increasingly being repressed by unscrupulous persons and mafias not responsible for weakening their work. Legal issues raised in this legal research are: (1). Legal protection of survivors of anti-corruption law and its relation to academic freedom; (2). Legal remedies related to the protection of anti-corruption survivors and their challenges. The results of the research argued that anti-corruption survivors, including the KPK employees, anti-corruption academics, anti-corruption NGOs, and anti-corruption civil society, are extraordinary people who put personal safety and security interests to oversee the disclosure of corruption cases that occur. This needs to be welcomed by the President and DPR’s to protect and guarantee Security from physical, psychological, and even terror attacks through lawsuits and criminalization. Because there is a legal vacuum in the protection of anti-corruption survivors, the existing laws and bodies are less than optimal in protecting anti-corruption survivors.
Abstrak: Kerugian negara terhadap praktik tindak pidana korupsi betul-betul merugikan Negara, menghambat terlakasananya pembangunan, serta berimplikasi terhadap pelanggaran HAM. Pada saat yang sama, kontrol atas praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun masyarakat sipil lainnya seperti akademisi anti-korupsi, aktivis Non-Governmental Organization (NGO) anti-korupsi, hingga masyarakat terdampak praktik korupsi yang memperjuangkan haknya, kian hari kian direpresi oleh oknum dan mafia tak bertanggung jawab untuk memperlemah kerja-kerja mereka. isu hukum yang diangkat dalam penelitian hukum ini adalah: (1). Perlindungan hukum terhadap penyintas hukum anti-korupsi dan keterkaitannya dengan kebebasan akademik; (2). Upaya hukum terkait perlindungan terhadap penyintas anti-korupsi dan tantangannya. Hasil penelitian adalah penyintas anti-korupsi baik pegawai KPK, akademisi anti-korupsi, NGO anti-korupsi, hingga masyarakat sipil anti- korupsi merupakan orang-orang luar biasa yang meletakkan kepentingan keselamatan dan keamanan pribadi untuk mengawal pengungkapan kasus korupsi yang terjadi. Hal tersebut perlu disambut bagi Pemerintah (Presiden) maupun legislatif (DPR) untuk melindungi dan menjamin keamanan dari serangan baik fisik, psikis, bahkan teror melalui gugatan hukum dan kriminalisir. Karena terjadi kekosongan hukum atas perlindungan penyintas anti-korupsi. Perundang- undangan serta badan yang ada kurang maksimal dalam perlindungan bagi penyintas anti- korupsi.
Kata Kunci: Penyintas Anti-Korupsi, Kebebasan Akademik, Serangan Fisik dan Psikis
Those authors publishing in PETITA have agreed with following terms of conditions:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
